Prabowo Dinilai Terbuka Bangun Format Politik Baru Tanpa Jokowi di 2029
 |
| Jokowi Tegaskan Siap Bekerja Total untuk PSI di Rakernas |
AMANAH INDONESIA, JAKARTA -- Arah hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi bahan pembacaan menuju Pilpres 2029.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kemungkinan Prabowo membangun konfigurasi politik baru tanpa lagi bersama kekuatan politik Jokowi merupakan skenario yang terbuka.
Pandangan tersebut disampaikan Arifki ketika merespons pernyataan Syahganda Nainggolan yang menyebut Jokowi tidak diajak dalam konfigurasi politik menuju Pilpres 2029.
“Saya membaca Prabowo tentu wajar membangun format yang tidak lagi bersama Jokowi di Pilpres 2029,” kata Arifki saat dihubungi Owrite, Senin (5/10/2026).
Namun, pernyataan tersebut merupakan pembacaan politik Arifki dan belum dapat diartikan sebagai keputusan Prabowo mengenai pasangan atau koalisi yang akan dibangun untuk Pilpres 2029.
Konfigurasi 2029 Belum Permanen
Menurut Arifki, perubahan komposisi politik menjelang periode kedua bukan sesuatu yang tidak lazim.
“Karena, jika kita membaca konfigurasi petahana di periode kedua cenderung memilih cawapres yang berbeda,” ujarnya.
Dalam konteks Prabowo, pernyataan tersebut membuka kemungkinan munculnya format politik berbeda dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Namun, kemungkinan tersebut belum sama dengan keputusan untuk mengganti Gibran atau memutus hubungan politik dengan Jokowi.
Peta politik menuju 2029 sendiri masih dapat berubah seiring perkembangan hubungan antarpartai, posisi elite, serta kepentingan masing-masing kekuatan politik.
Arifki sebelumnya juga menilai aktivitas politik Jokowi masih menjadi variabel yang diperhitungkan dalam kalkulasi politik menuju 2029. Ia menyebut pergerakan Jokowi dapat dibaca sebagai sinyal politik oleh elite dan berpotensi memengaruhi posisi Gibran.
Arifki Soroti Latar Belakang Syahganda
Dalam membaca pernyataan Syahganda, Arifki juga menyoroti rekam jejak politiknya pada Pilpres 2024.
“Menariknya, Syahganda ini di Pilpres 2024 adalah Jubir Anies Baswedan,” ujar Arifki.
Syahganda memang tercatat sebagai salah satu juru bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) pada Pemilu 2024. Nama Syahganda masuk dalam daftar juru bicara yang diumumkan Timnas AMIN pada November 2023.
Latar belakang tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Arifki ketika membaca pernyataan Syahganda mengenai kemungkinan perubahan konfigurasi politik Prabowo pada 2029.
Pernyataan Syahganda Belum Tentu Sikap Prabowo
Arifki mengingatkan bahwa pernyataan Syahganda mengenai kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Jokowi tidak otomatis mencerminkan sikap politik Presiden.
“Statmen itu bisa saja bagian dari sikap politiknya atau ia ingin masuk jika Prabowo tak lagi bersama Jokowi,” jelas Arifki.
Pernyataan tersebut merupakan interpretasi Arifki terhadap kemungkinan motif di balik pernyataan Syahganda. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Syahganda memang sedang menawarkan dirinya atau memiliki agenda tertentu dalam konfigurasi politik Prabowo.
Karena itu, bagian tersebut lebih tepat dibaca sebagai analisis politik, bukan informasi mengenai rencana resmi Pilpres 2029.
Gibran Masih Menjadi Bagian dari Konfigurasi Saat Ini
Perubahan konfigurasi menuju 2029 juga tidak dapat dilepaskan dari posisi Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wakil Presiden.
Dalam sejumlah analisis sebelumnya, Arifki melihat hubungan politik Jokowi, Gibran, dan Prabowo sebagai salah satu variabel dalam membaca peta politik menuju pemilu berikutnya. Pada Juli 2026, misalnya, ia menilai aktivitas politik Jokowi tetap dapat memengaruhi kalkulasi partai politik dan posisi Gibran.
Pada September 2026, Arifki juga menyebut perubahan konfigurasi kekuatan Prabowo-Gibran dapat membuka kemungkinan munculnya opsi politik lain menjelang 2029. Ia sekaligus mengingatkan bahwa terlalu dini menerjemahkan kedekatan Prabowo dengan tokoh lain sebagai sinyal pasangan untuk Pilpres 2029.
Dengan demikian, pembacaan mengenai format politik 2029 masih berada pada tahap kemungkinan.
Jokowi dan Prabowo Masih Menjadi Variabel Politik
Perdebatan mengenai apakah Prabowo akan kembali berpasangan dengan Gibran atau membangun format baru juga muncul di tengah semakin aktifnya para tokoh politik menyiapkan posisi menuju 2029.
Arifki sebelumnya menyebut pergerakan Jokowi tetap menjadi salah satu variabel penting dalam kalkulasi elite. Bahkan setelah Jokowi bergabung dengan PSI, ia menilai langkah tersebut menjadi variabel baru yang dapat mengubah cara partai politik membaca peta menuju 2029.
Di sisi lain, Arifki juga melihat sejumlah partai mulai membangun posisi masing-masing di sekitar pemerintahan Prabowo. Pada Juli 2026, misalnya, ia membaca penggunaan narasi Prabowonomics oleh PKB sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi politik partai menjelang kontestasi 2029.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi politik menuju 2029 tidak hanya ditentukan oleh hubungan Prabowo dan Jokowi. Partai-partai politik dan tokoh lain juga mulai menghitung posisi mereka masing-masing.
Format Baru Masih Sebatas Kemungkinan
Karena itu, pernyataan Arifki mengenai kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Jokowi pada 2029 belum dapat dibaca sebagai tanda bahwa keputusan politik tersebut telah diambil.
Yang muncul saat ini adalah sejumlah analisis mengenai kemungkinan perubahan pasangan, koalisi, dan keseimbangan kekuatan menjelang Pilpres 2029.
Prabowo-Gibran masih merupakan pasangan yang menjalankan pemerintahan saat ini. Sementara apakah format tersebut akan dipertahankan atau berubah pada kontestasi berikutnya merupakan persoalan politik yang baru akan semakin jelas seiring perkembangan menuju 2029.
Pernyataan Syahganda dan respons Arifki memperlihatkan satu hal: perdebatan mengenai konfigurasi Pilpres 2029 sudah mulai dibangun jauh sebelum pasangan calon resmi terbentuk.
Bagi Prabowo, ruang untuk membangun format politik baru memang terbuka sebagai sebuah kemungkinan. Tetapi apakah kemungkinan itu benar-benar menjadi pilihan politiknya masih bergantung pada perkembangan hubungan antaraktor, partai, dan kekuatan politik dalam beberapa tahun ke depan.
