Ray Rangkuti Soroti Etika Demokrasi, Dorong Jokowi Belajar dari Sikap B.J. Habibie
 |
| Jokowi Tegaskan Siap Bekerja Total untuk PSI di Rakernas |
Menurut Ray, pertimbangan etik, moral, serta adab berdemokrasi juga perlu menjadi bagian dari sikap seorang pemimpin. Ia kemudian menjadikan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie sebagai contoh untuk menggambarkan pandangannya tersebut.
Ray bahkan mendorong Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melihat kembali sikap Habibie ketika menghadapi situasi politik setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR.
Ray Sebut Habibie Contoh Negarawan
Menurut Ray, seorang negarawan semestinya mampu menolak pilihan yang secara hukum memungkinkan apabila keputusan tersebut dinilai berpotensi melukai demokrasi.
"Seorang negarawan akan menolak bila hal itu melukai demokrasi meskipun dibolehkan. Siapa contoh paling ideal? Saya sudah berulang kali saya jelaskan. Lihat Pak Habibie," ujar Ray, dikutip fajar.co.id, Selasa (29/9/2026).
Ray kemudian mengingat kembali situasi politik yang dihadapi Habibie setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR.
"Ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, didorong lagi supaya maju sebagai calon presiden, padahal beliau masih unggul dari kandidat-kandidat lain," tukasnya.
Menurut Ray, pada saat itu Habibie masih memiliki peluang politik untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden.
"Dan potensi yang diunggulkan karena pemilunya di era dia. Tapi jawaban dia itu jawaban etik, bukan jawaban hukum," imbuhnya.
Ray Soroti Pilihan Habibie Setelah Laporan Ditolak
Ray menjelaskan bahwa keputusan Habibie untuk tidak kembali maju, dalam pandangannya, menunjukkan adanya pertimbangan moral di luar persoalan mengenai boleh atau tidaknya secara hukum.
"Apa jawabannya Pak Habibie? Mana mungkin secara moral saya bisa maju ke pemilihan presiden sementara laporan pertanggungjawaban saya ditolak oleh MPR," jelasnya.
Bagi Ray, sikap tersebut mencerminkan pemimpin yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama.
"Itu negarawan, Bung. Bukan pencari kekuasaan. Itu yang hilang di Republik kita sekarang ini, Bung," tegas Ray.
Ray: Demokrasi Tidak Cukup Diukur dari Aturan
Ray selanjutnya mengkritik cara pandang yang menurutnya terlalu berfokus pada aspek hukum dalam membahas demokrasi.
Menurut dia, keberadaan aturan yang memperbolehkan suatu tindakan tidak otomatis berarti tindakan tersebut harus dipilih oleh seorang pemimpin.
"Kesadaran etik dalam demokrasi selama kita berbicara tentang hukum, tidak berbicara tentang kultur dan adab demokrasi, kita akan terpenjara dengan situasi yang begini," terangnya.
Ia mengatakan pembentukan kultur dan adab berdemokrasi perlu mendapat perhatian yang sama dalam kehidupan politik.
"Oleh karena itu harus dibalik, kita bicara kulturnya dulu. Bagaimana membangun kultur berdemokrasi. Bagaimana memahamkan kepada publik adab berdemokrasi," ucap Ray.
Menurut Ray, aturan hukum tetap menjadi salah satu pijakan, tetapi seorang pemimpin juga perlu mempertimbangkan konsekuensi etik dari keputusan yang diambil.
"Bahwa tidak semua yang dibolehkan itu harus bisa dilakukan," timpalnya.
Ray Singgung Politik Dinasti
Dalam pembahasannya, Ray juga menyinggung persoalan politik dinasti. Ia mengatakan tidak adanya larangan eksplisit dalam aturan hukum bukan berarti persoalan etik otomatis hilang.
"Betul, aturan kita mengatakan dinasti politik itu boleh. Tapi situlah ujianmu sebagai pemimpin. Apakah Anda akan menggunakan itu? Atau sebaliknya, kau akan memberi contoh kepada publik, kepada rakyat Indonesia," tegasnya.
Ray kemudian memberikan ilustrasi mengenai pilihan yang menurutnya dapat diambil seorang presiden apabila terdapat tawaran politik yang melibatkan anggota keluarganya.
"Hei, betapapun Pak Prabowo melamar saya lima kali. Melamar anak saya lima kali, saya beritahu kepada Pak Prabowo. Demi demokrasi yang sehat, demi adab demokrasi yang baik, saya tidak mengizinkan anak saya jadi calon wakil presiden selama saya menjadi presiden," bebernya.
Pernyataan tersebut kemudian digunakan Ray untuk mempertanyakan pilihan politik Jokowi ketika persoalan pencalonan anggota keluarga bersinggungan dengan kekuasaan.
"Mengapa itu bukan yang dipilih oleh Pak Jokowi? Apa susahnya memilih itu? Di dalam ajaran Islam itu, tidak sekadar persoalan makan yang halal," tutur Ray.
"Makanan yang halal itu apa? Yang dibolehkan oleh hukum. Kan kira-kira gitu. Kalau dalam Islam itu yang dibolehkan oleh syariah gak cukup. Lalu apa? Toyiban. Harus baik," tambahnya.
Ray Dorong Etika Menjadi Bagian dari Demokrasi
Pada akhirnya, Ray menilai demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya larangan dalam peraturan.
Menurutnya, kehidupan demokrasi juga membutuhkan standar etik yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemimpin ketika mengambil keputusan politik.
"Jadi gak cukup soal bahwa aturan tidak ada yang mengatur dinasti. Tapi demokrasi itu juga harus mengukur etik demokrasi," kuncinya.
Pandangan Ray tersebut menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai hubungan antara kepatuhan terhadap hukum, etika politik, dan kultur demokrasi di Indonesia. Sementara penilaian terhadap praktik politik dinasti maupun keputusan politik tertentu tetap menjadi bagian dari perdebatan publik dan politik.
