Bahlil Rangkap Menko dan Menteri ESDM, Hilirisasi dan Energi Jadi Fokus Baru
 |
| Bahlil Lahadalia |
Penugasan tersebut disampaikan Bahlil saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026), di tengah agenda perubahan susunan Kabinet Merah Putih.
Bahlil mengatakan informasi mengenai tugas baru itu disampaikan melalui telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," kata Bahlil.
Bahlil Belum Menjelaskan Detail Struktur Baru
Bahlil belum menjelaskan secara rinci seluruh kewenangan yang akan melekat pada posisi menteri koordinator yang dipercayakan kepadanya.
Ia juga belum memaparkan bagaimana pembagian tugas tersebut akan berjalan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
Bahlil memilih memberikan penjelasan setelah proses pelantikan.
"Nanti kan saya belum dilantik, setelah pelantikan baru saya memberikan keterangan pers," ujarnya.
Dengan demikian, pada saat pernyataan tersebut disampaikan, rincian struktur koordinasi dan pembagian kewenangan masih belum dijelaskan kepada publik.
Hilirisasi dan Energi Jadi Ruang Koordinasi
Penugasan baru Bahlil menempatkan isu hilirisasi dan energi dalam satu ruang koordinasi pemerintahan.
Sebelumnya, Bahlil telah menangani sejumlah agenda yang berkaitan dengan hilirisasi dan ketahanan energi selama menjabat Menteri ESDM.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat investasi dan kegiatan industri di dalam negeri.
Di sektor energi, pemerintah menghadapi agenda penguatan pasokan domestik, pengembangan energi, serta transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Bahlil: Ini Amanah Presiden
Bahlil menyebut penugasan tersebut sebagai amanah dari Presiden untuk dijalankan bagi kepentingan bangsa dan negara.
"Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara," kata Bahlil.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bahlil belum memberikan penjelasan teknis mengenai desain kelembagaan baru. Fokus keterangannya saat itu lebih pada kesiapan menjalankan mandat Presiden.
Tantangan Koordinasi Menunggu Penjelasan Pemerintah
Perubahan tersebut membuat koordinasi kebijakan hilirisasi dan energi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Di satu sisi, Bahlil tetap menangani Kementerian ESDM. Di sisi lain, tugas sebagai menteri koordinator membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Karena itu, efektivitas struktur baru akan sangat bergantung pada pembagian kewenangan, hubungan kerja antarkementerian, serta agenda prioritas yang ditetapkan pemerintah.
Penjelasan mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas menjadi penting agar publik dapat memahami siapa yang menangani setiap kebijakan dan bagaimana koordinasi dilakukan.
