THR Awal Ramadhan: Strategi Fiskal untuk Menopang Siklus Pertumbuhan Nasional
 |
| ILUSTRASI. Tunjangan Hari Raya (THR) (shutterstock) |
AMANAH INDONESIA, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri akan dicairkan pada pekan pertama Ramadhan. Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sembari menunggu terbitnya regulasi teknis final.
Di balik kepastian jadwal tersebut, tersimpan strategi yang lebih besar: menjadikan belanja negara sebagai instrumen stabilisasi sekaligus akselerasi pertumbuhan pada fase awal tahun.
Belanja Negara sebagai Instrumen Manajemen Siklus
Alokasi Rp55 triliun untuk THR merupakan bagian dari belanja negara kuartal I-2026 yang diproyeksikan mencapai Rp809 triliun. Dalam arsitektur fiskal, timing distribusi belanja menjadi faktor krusial dalam membentuk ekspektasi pasar dan perilaku konsumsi rumah tangga.
Indonesia, dengan struktur ekonomi yang masih ditopang konsumsi domestik sebagai kontributor utama PDB, sangat sensitif terhadap momentum awal tahun. Pencairan THR pada awal Ramadhan mempercepat transmisi likuiditas ke sektor riil, memperkuat perputaran uang di perdagangan, transportasi, logistik, hingga industri makanan dan minuman.
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I berada di kisaran 5,5–6 persen. Dalam konteks tersebut, THR bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan katalis psikologis dan ekonomi.
Orkestrasi Stimulus Terintegrasi
THR berdiri dalam satu paket kebijakan yang lebih luas. Pemerintah juga mengalokasikan:
Rp62 triliun untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Rp6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera
Rp13 triliun untuk stimulus tambahan
Desain ini menunjukkan pendekatan fiskal yang terkalibrasi: memperkuat daya beli aparatur negara, memperluas perlindungan sosial, dan menjaga aktivitas ekonomi wilayah terdampak secara simultan.
Dalam perspektif kebijakan publik, langkah tersebut mencerminkan strategi counter-cyclical yang selektif—mengoptimalkan belanja pada periode dengan multiplier effect tinggi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.
Distribusi dan Efek Ekspektasi
Estimasi besaran THR ASN 2026 berada pada rentang:
Golongan I: Rp2,2 juta – Rp2,8 juta
Golongan II: Rp3 juta – Rp4 juta
Golongan III: Rp3,8 juta – Rp5,4 juta
Golongan IV: Rp5,8 juta – Rp7,8 juta
Sementara pensiunan PNS, TNI, dan Polri akan menerima satu bulan uang pensiun penuh tanpa potongan.
Distribusi yang lebih awal dari pola historis memberi ruang perencanaan konsumsi yang lebih rasional, termasuk pengaturan mudik dan belanja Ramadhan. Secara makro, hal ini membantu meredam lonjakan permintaan ekstrem yang berpotensi memicu tekanan inflasi musiman.
Sinyal Stabilitas di Tengah Volatilitas Global
Dalam lanskap global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi pasar keuangan, percepatan THR menjadi sinyal bahwa pemerintah menjaga ritme kebijakan fiskal secara proaktif.
Belanja negara diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban rutin, tetapi sebagai alat manajemen ekspektasi dan penopang stabilitas domestik. Jika realisasi kuartal I berjalan sesuai desain, fondasi pertumbuhan 2026 akan terbentuk sejak awal tahun—menjaga kepercayaan pelaku usaha, memperkuat konsumsi, dan mempertahankan daya tahan ekonomi nasional.
Dengan demikian, pencairan THR 2026 bukan hanya soal tunjangan, melainkan bagian dari strategi besar menjaga momentum Indonesia di tengah dinamika global.
