Gratis SD-SMP di Sekolah Swasta? Golkar Ingatkan Hal Ini…

AMANAHINDONESIA.COM, JAKARTA – Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, menyatakan kekhawatirannya atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar dari SD hingga SMP digratiskan, tak hanya di sekolah negeri tapi juga swasta.

Ia mempertanyakan kemampuan keuangan negara untuk mewujudkan hal tersebut. Menurutnya, ruang lingkup anggaran pendidikan terlalu luas untuk dibebankan sepenuhnya kepada negara, terutama untuk sekolah swasta.

Meski begitu, Sarmuji tetap menghormati putusan MK sebagai keputusan yang final dan tak bisa diganggu gugat. "Seluruh pembiayaan SD dan SMP itu dibiayai oleh pemerintah termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah," kata Sarmuji di Jakarta, Rabu.

Sarmuji juga mengingatkan bahwa MK seharusnya mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan karena keputusan ini bisa membawa konsekuensi luas. Ia khawatir kebijakan ini justru akan menghambat peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, ia menyebut lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Dua organisasi tersebut, menurutnya, punya jaringan sekolah swasta yang sangat besar di Indonesia. Jika semua lembaga ini harus gratis, maka negara harus menyediakan anggaran ekstra besar.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendidikan sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka dan merupakan pilar penting dalam membangun bangsa.

Maka, pendidikan yang digerakkan masyarakat tetap perlu dihargai dan diperkuat. "Kita tidak menyatakan tidak sepakat, karena nggak sepakat juga keputusan MK bersifat final dan mengikat," katanya. Sebelumnya, MK memutuskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta dan madrasah, serta mengalokasikan anggaran khusus dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah-sekolah tersebut. (*)