Said Didu Bongkar Klaim “Surat Perintah Solo”, Sebut Tiga Tantangan Prabowo
.webp) |
| Said Didu |
Ia menilai Presiden menghadapi tiga tantangan besar, yakni oligarki, politik, dan hukum, yang menurutnya dapat menghambat agenda perubahan di Indonesia.
Dalam perbincangan bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, Said Didu juga mengungkit istilah “Surat Perintah Solo” untuk menggambarkan dugaan tekanan politik yang disebutnya terjadi menjelang pelantikan Prabowo pada Oktober 2024.
Said Didu bahkan membandingkan istilah tersebut dengan Supersemar 1966 dan Dekrit Presiden 1959. Namun, pernyataan itu merupakan penilaian Said Didu yang belum disertai bukti pendukung dalam materi sumber.
“Ada pertemuan khusus dengan oligarki di IKN tanggal 11. Pertemuan di IKN itulah yang oligarki merumuskan bersama Jokowi bahwa ini yang harus dilakukan oleh Prabowo,” katanya.
Ia kemudian menyebut, “Surat Perintah Solo 13 Oktober yang lebih dahsyat dari Supersemar 66 dan lebih dahsyat dari Dekrit Presiden 59.”
Said Didu Nilai Prabowo Berubah Setelah Pertemuan di Solo
Said Didu mengaku pernah melihat sisi nasionalisme Prabowo sebelum menjadi presiden. Ia mencontohkan pengalaman ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN dan mengetahui rencana Prabowo membeli aset Kiani Kertas yang terkait kredit macet bernilai lebih dari Rp3 triliun.
Menurut Said Didu, Prabowo saat itu mempertimbangkan pembelian tersebut karena khawatir aset strategis Indonesia jatuh ke tangan asing.
“Saya bilang, ‘Ngapain Prabowo beli itu? Paling kan rugi.’ Setelah saya tanya, dia bilang, ‘Kalau dibeli asing, karena mau dilelang, maka bandaranya dan di perbatasan akan dikuasai asing.’ Dan saya mau beli punya uang enggak? Punya,” kenang Said Didu.
Ia juga menyinggung langkah Prabowo mengambil alih Kertas Kraft Aceh. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Prabowo pernah mengutamakan kepentingan nasional.
Namun, Said Didu menilai sikap Prabowo saat ini tidak lagi sejalan dengan pandangan yang pernah disampaikannya, termasuk dalam buku Paradoks Indonesia.
“Pertanyaannya, malah kok terbalik dari buku itu?” ujarnya.
Apa yang Dimaksud “Surat Perintah Solo”?
Istilah “Surat Perintah Solo” digunakan Said Didu untuk menggambarkan pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Solo pada 13 Oktober 2024, yang menurutnya menjadi titik perubahan dalam arah politik pemerintahan.
Said Didu menduga pertemuan tersebut berkaitan dengan perubahan susunan calon menteri. Ia menilai nama-nama yang sebelumnya beredar lebih menjanjikan dibandingkan figur yang kemudian muncul.
“Setelah dipanggil itu, mendadak semua berubah.”
Ia menganggap perubahan tersebut sebagai indikasi adanya tekanan terhadap Prabowo. Akan tetapi, materi sumber tidak menyertakan bukti independen yang memastikan bahwa pertemuan itu merupakan bentuk pemaksaan atau menentukan susunan kabinet.
Said Didu juga mengaku khawatir karena, menurut pengamatannya, semangat patriotisme dan keberpihakan kepada rakyat yang ia harapkan dari Prabowo semakin berkurang.
Tiga Piring Bubur Panas: Oligarki, Politik, dan Hukum
Salah satu bagian utama kritik Said Didu adalah metafora tiga piring bubur panas yang menggambarkan tantangan yang harus dihadapi Prabowo.
Piring pertama adalah oligarki. Said Didu menilai kelompok pemilik kekuatan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap impor, pasar modal, dan perputaran uang. Menurutnya, gangguan pada sektor-sektor tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekonomi.
“Dia tahan impor gula, impor beras seminggu, kacau ekonomi,” katanya.
Meski begitu, Said Didu melihat langkah Prabowo membawa pengusaha Indonesia ke Cina sebagai perkembangan yang positif. Ia menilai pelibatan kalangan industrialis dapat mendukung pembangunan industri nasional.
Piring kedua adalah politik. Said Didu menilai Jokowi hampir berhasil memperluas pengaruhnya ke berbagai partai politik. Ia mengaitkan kegagalan upaya tersebut dengan demonstrasi besar pada 22 Agustus yang disebutnya sebagai gerakan “Darurat Konstitusi”.
“Kalau itu tidak terjadi, maka Jokowi akan menjadikan Prabowo boneka dan menjadikan Megawati sebagai pajangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Said Didu, bukan kepastian mengenai rencana atau tindakan Jokowi.
Piring ketiga adalah hukum. Said Didu menilai aparat penegak hukum masih berada dalam pengaruh Jokowi. Ia menyinggung kasus Tom Lembong sebagai salah satu contoh yang menurutnya perlu diperhatikan.
Penilaian mengenai kendali politik atas aparat penegak hukum itu juga perlu dibedakan dari fakta hukum yang dapat dibuktikan secara independen.
Enam Institusi yang Dinilai Penting bagi Prabowo
Said Didu menyebut enam institusi yang menurutnya strategis bagi Prabowo jika ingin mengurangi pengaruh Jokowi dan oligarki.
Enam institusi tersebut adalah:
Cilangkap, merujuk pada Markas Besar TNI.
Trunojoyo, merujuk pada Markas Besar Polri.
Pejaten, merujuk pada Markas Besar BIN.
Gedung Bundar, merujuk pada Kejaksaan Agung.
Kuningan, merujuk pada Kementerian Keuangan.
Senayan, merujuk pada DPR dan partai politik.
Menurut Said Didu, penguasaan atas enam titik tersebut menjadi bagian dari upaya mengubah peta kekuasaan politik.
“Kalau dia sudah kuasa itu, baru dia boleh menyingkirkan perlahan kekuasaan Jokowi dan Gibran,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan Said Didu tentang strategi politik yang ia anggap diperlukan. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa keenam institusi tersebut saat ini dikendalikan oleh pihak tertentu.
Said Didu Harapkan Sikap Tegas Megawati
Selain menyoroti Jokowi dan Prabowo, Said Didu menilai PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri memiliki posisi penting dalam dinamika politik nasional.
Ia berpendapat, sikap tegas PDIP terhadap Jokowi dapat mengubah perimbangan kekuatan politik dan membuka ruang bagi Prabowo untuk menghadapi kelompok yang ia sebut oligarki.
“Kalau PDIP keluar, maka tiga-tiga bubur panas ini tiga bulan selesai,” ujarnya.
Said Didu juga melontarkan kritik terhadap sikap Megawati yang menurutnya belum cukup tegas menghadapi Jokowi.
“Kenapa sekarang menghadapi Jokowi kok menjadi, mohon maaf, banci kaleng?” katanya, disambut tawa Abraham Samad.
Ia berharap PDIP mengambil sikap yang lebih tegas karena menilai langkah tersebut dapat memengaruhi penyelesaian tiga persoalan yang ia gambarkan melalui metafora bubur panas.
Said Didu Pertanyakan Komitmen Prabowo
Pada bagian akhir perbincangan, Said Didu menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar kemampuan Prabowo menyelamatkan bangsa, melainkan apakah Presiden masih memiliki kemauan untuk menjalankan agenda yang ia anggap berpihak kepada rakyat.
“Kalau Prabowo masih ada, maka kita kelompok oposisi untuk menyelamatkan bangsa harus mendukung Prabowo,” ujarnya.
Ia kemudian mempertanyakan langsung komitmen Prabowo.
“Jadi kita harus dapat jawaban dulu di sana. Pak Prabowo, Bapak masih ada enggak? Bapak masih mau berjuang enggak?”
Said Didu menyatakan kelompok oposisi seharusnya mendukung Prabowo jika Presiden masih bersedia memperjuangkan agenda perubahan yang mereka harapkan.
“Kita harus menyelamatkan Prabowo. Karena kalau tidak, kita mau berjuang ke mana?” ujarnya.
Pernyataan Said Didu tersebut memperlihatkan kritik yang sekaligus menyisakan ruang dukungan bersyarat terhadap Prabowo.
Ia menilai Presiden masih berpeluang menjalankan agenda yang diharapkannya, tetapi harus menghadapi tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan persoalan hukum sebagaimana ia gambarkan dalam perbincangan tersebut.
