Kamrussamad Soroti Kinerja Sejumlah Menteri Prabowo, dari Bahlil hingga Raja Juli

Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal, Kamrussamad menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari gangguan layanan listrik dan polemik bahan bakar minyak (BBM) hingga maraknya judi online, pinjaman online, serta belum optimalnya dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu nama yang disinggung adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sorotan itu muncul ketika Kamrussamad membahas persoalan layanan publik yang dinilai dapat mengganggu rantai pasok ekonomi di daerah.

“Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad, dikutip Kamis (29/10/2026).

Saat itu, Akbar Faizal menyela pembicaraan dengan menyebut Menteri ESDM sebagai pihak yang dimaksud.

“Maksud Anda adalah Menteri ESDM,” ujar Akbar.

Kamrussamad kemudian menjelaskan bahwa persoalan BBM dan gangguan layanan publik dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Menurut dia, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kepercayaan investor domestik dan global.

Ia mengatakan aspirasi masyarakat yang diserap anggota partai semestinya menjadi perhatian bersama seluruh unsur politik.

“Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami,” tuturnya.

Meutya Hafid dan Maman Abdurrahman turut disorot

Selain Bahlil, Kamrussamad menyinggung kinerja Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid terkait persoalan judi online dan pinjaman online yang dinilai telah menjerat banyak masyarakat.

Menurut dia, kementerian yang menjalankan fungsi regulator perlu memanfaatkan kewenangannya secara optimal untuk membatasi akses terhadap aktivitas ilegal tersebut.

“(Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya,” tuturnya.

Nama berikutnya adalah Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kamrussamad mempertanyakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penurunan suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM.

Ia mengatakan Presiden sebelumnya telah meminta agar suku bunga pinjaman UMKM yang berada di atas 20 persen diturunkan. Namun, menurut Kamrussamad, perkembangan menuju suku bunga satu digit belum terlihat jelas.

“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?” katanya.

Ketiga menteri tersebut, yakni Bahlil, Meutya, dan Maman, merupakan kader Partai Golkar menurut keterangan dalam naskah sumber.

Yandri Susanto dan Tito Karnavian disinggung soal dana desa

Kamrussamad juga menyoroti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ia menilai perlu ada penjelasan yang memadai kepada masyarakat terkait perubahan skema penyaluran anggaran desa. Menurut Kamrussamad, perubahan mekanisme tersebut tidak serta-merta berarti anggaran yang ditujukan bagi desa dihapus.

“Betul, secara nomenklatur anggaran desa digeser, tetapi APBN-nya tetap sampai ke desa. Kalau dana desa itu sampai di desa paling cepat bulan April di tahun berjalan, sekarang dengan perubahan APBN, pada minggu pertama bulan Januari di tahun berjalan sudah tiba di desa melalui apa? Melalui program prioritas,” jelasnya.

Yandri diketahui merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Raja Juli Antoni turut mendapat sorotan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga disebut dalam pernyataan Kamrussamad.

Ia menyoroti persoalan mitigasi risiko yang menurutnya belum dipersiapkan secara memadai. Kamrussamad mengingatkan bahwa kritik dan aspirasi masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

“Kita harus terbuka menerima kritikan dari publik. Karena kalau sampai begitu banyak menteri, banyaknya kepala badan tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, Bang Akbar bisa bayangkan,” ujarnya.

Gerindra minta Bappenas lebih aktif

Di luar nama-nama menteri tersebut, Kamrussamad turut mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk memperkuat peran dalam menyelaraskan visi dan misi pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Kementerian tersebut dipimpin Rachmat Pambudy.

Menurut Kamrussamad, Bappenas perlu lebih aktif mengidentifikasi keselarasan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, termasuk menjelaskan kebijakan yang melibatkan berbagai institusi dalam pelaksanaan program prioritas.

“Kementerian ini punya hak penuh untuk mengatakan ini tidak sinkron, ini sinkron, ini boleh. Dalam posisi Bappenas ini, kita minta dia lebih aktif mengambil peran ke depannya,” ungkapnya.

“Misalnya, perlu ada penjelasan kenapa TNI dilibatkan dalam pembangunan KDMP,” tambah Kamrussamad.

Pernyataan tersebut memuat evaluasi terhadap sejumlah bidang pemerintahan yang dinilai perlu mendapat perhatian. Namun, kritik terhadap kinerja kementerian tidak dengan sendirinya memastikan bahwa menteri terkait akan diganti. Keputusan perombakan kabinet tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.