Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51 Persen

Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto

AMANAH INDONESIA, JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan berdasarkan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Survei yang dirilis pada Minggu (26/7/2026) menunjukkan 51 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sedangkan 46,9 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengatakan hasil tersebut belum menunjukkan dominasi yang jelas antara kelompok puas dan tidak puas karena masih berada dalam margin of error sebesar 3,7 persen.

"Dengan margin of error 3,7 persen, tidak bisa disimpulkan bahwa yang lebih banyak adalah yang menilai puas atau sebaliknya, tidak puas," ujar Deni.

Tren Kepuasan Terus Menurun

Meski demikian, Deni menegaskan tren penurunan tingkat kepuasan publik berlangsung secara konsisten dalam beberapa survei terakhir.

Pada November 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo tercatat 81,2 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 66,4 persen pada Maret 2026, sebelum kembali merosot menjadi 51 persen pada Juli 2026.

"Jadi, konsisten turunnya," katanya.

Survei dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden. Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling, sedangkan 144 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode stratified multistage random sampling. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 3,7 persen.

Persepsi Ekonomi Memburuk

SMRC juga mencatat memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.

Sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk, sementara hanya 15,7 persen yang menilai baik atau sangat baik. Adapun 33,9 persen responden menganggap kondisi ekonomi berada pada kategori sedang.

Selain itu, 45,8 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya, hanya 19,7 persen yang menilai kondisi ekonomi membaik.

Menurut Deni, hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara indikator pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi yang dirasakan masyarakat.

"Persepsi publik ini mengonfirmasi sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang riil," ujarnya.

Kondisi Politik Ikut Jadi Sorotan

Dalam survei yang sama, persepsi masyarakat terhadap kondisi politik nasional juga menunjukkan tren negatif.

Sebanyak 42,8 persen responden menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk. Sementara itu, hanya 13,5 persen yang memberikan penilaian positif, sedangkan 33,6 persen menilai kondisi politik berada pada tingkat sedang.

Deni menilai penurunan persepsi tersebut diduga dipengaruhi sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus teror terhadap aktivis masyarakat sipil serta respons pemerintah terhadap kelompok kritis.

Penegakan Hukum Dinilai Memburuk

Di sektor penegakan hukum, sebanyak 37,6 persen responden menilai kondisinya buruk atau sangat buruk, sedangkan 26,4 persen memberikan penilaian baik atau sangat baik.

Menurut Deni, persepsi negatif masyarakat dipengaruhi berbagai isu hukum yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

"Publik mencium aroma potensi korupsi di pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan kemudian menimbulkan persepsi penegakan hukum yang tidak baik. Apalagi terakhir kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional dijadikan tersangka," katanya.

Ia juga menilai munculnya kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) turut memengaruhi persepsi publik terhadap penegakan hukum.

"Ditambah lagi, belakangan, ada kasus Jampidsus. Kasus ini terjadi di tengah survei. Kalau kejadiannya lebih awal, persepsi penegakan hukum bisa lebih buruk lagi," tambahnya.

Tiga Faktor Utama Turunkan Approval Rating

SMRC menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penurunan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo.

"Jadi, tiga aspek itu bisa sangat menjelaskan mengapa approval rating Presiden Prabowo mengalami penurunan yang tajam," tutup Deni. (*)

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51 Persen
  • Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51 Persen
  • Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51 Persen
  • Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51 Persen
  • Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51 Persen
  • Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51 Persen