Qodari Respons Aksi Penolakan di UGM: Demokrasi Membutuhkan Dialog, Bukan Sekadar Tuntutan
 |
| Muhammad Qodari |
Pemerintah menilai perbedaan pandangan merupakan hal wajar, namun harus tetap disalurkan melalui komunikasi terbuka agar menghasilkan solusi dan perbaikan kebijakan.
Kampus selama ini dikenal sebagai ruang lahirnya gagasan kritis, tempat berbagai pandangan bertemu dan diperdebatkan secara terbuka. Namun ketika perbedaan sikap berujung pada penolakan terhadap forum diskusi, muncul pertanyaan baru mengenai bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan.
Peristiwa yang terjadi dalam sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi sorotan setelah sejumlah mahasiswa melakukan aksi penolakan terhadap kehadiran pejabat pemerintah yang menjadi pembicara.
Insiden tersebut memicu respons dari pemerintah yang menilai dialog tetap harus menjadi fondasi utama dalam menyampaikan kritik maupun perbedaan pandangan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya ruang dialog.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Forum yang menjadi sorotan tersebut menghadirkan sejumlah pejabat negara sebagai narasumber, yakni Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono.
Kegiatan berlangsung di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.
Menurut Qodari, diskusi awalnya berjalan sebagaimana mestinya dan dihadiri mahasiswa serta peserta lainnya.
Situasi berubah ketika sekelompok mahasiswa memasuki area kegiatan dan membentangkan spanduk penolakan terhadap forum tersebut.
Aksi itu menyebabkan jalannya diskusi terganggu hingga agenda tidak dapat berlangsung sesuai rencana.
"Sebetulnya acara berjalan, kampus mengetahui kegiatan itu, mahasiswa hadir dan diskusi berlangsung. Lalu terjadi interupsi," ujar Qodari.
Salah satu isu yang mengemuka dalam aksi tersebut adalah penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut sejak awal menjadi salah satu janji utama yang disampaikan kepada masyarakat pada masa kampanye pemilihan presiden.
Menurut Qodari, pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik yang berkaitan dengan pelaksanaan program, termasuk persoalan teknis, efektivitas, maupun tata kelola.
Namun ia menilai tuntutan penghentian total program berada dalam wilayah perdebatan politik yang berbeda dengan kritik terhadap implementasi kebijakan.
Pemerintah berpandangan bahwa program tersebut merupakan bagian dari mandat politik yang diperoleh melalui proses demokrasi dan karena itu tetap perlu dijalankan sambil terus dievaluasi.
Dalam penjelasannya, Qodari membedakan kritik yang bersifat politik dengan kritik yang bersifat teknokratis.
Kritik teknokratis berkaitan dengan cara sebuah program dijalankan, penggunaan anggaran, efektivitas kebijakan, hingga dampaknya terhadap masyarakat.
Jenis kritik ini dinilai penting karena dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Sementara itu, kritik politik menyangkut pilihan arah kebijakan yang secara prinsip mungkin tidak disetujui oleh sebagian kelompok masyarakat.
Dalam sistem demokrasi, kedua bentuk kritik tersebut merupakan hak warga negara yang sah untuk disampaikan.
Namun menurut Qodari, proses penyampaian kritik akan lebih produktif jika dilakukan melalui ruang dialog yang memungkinkan pertukaran gagasan dan argumentasi.
Peristiwa di UGM memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah dan kelompok mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi Indonesia.
Mahasiswa memiliki tradisi panjang sebagai kelompok yang aktif mengawasi kebijakan publik dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah berkepentingan menjelaskan alasan di balik kebijakan yang dijalankan serta mendengar masukan dari berbagai kelompok.
Ketika kedua pihak tidak bertemu dalam ruang percakapan yang sama, potensi kesalahpahaman dan polarisasi dapat semakin besar.
Karena itu, dialog dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan kritik tetap tersampaikan tanpa menghilangkan kesempatan untuk mencari titik temu.
Insiden ini kembali membuka diskusi yang lebih luas mengenai kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi di ruang publik.
Di satu sisi, aksi penolakan menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat masih hidup di lingkungan kampus.
Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kritik dapat disampaikan tanpa menutup ruang diskusi yang justru menjadi salah satu elemen penting dalam demokrasi itu sendiri.
Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis maupun kebijakan pemerintah lainnya diperkirakan akan terus berkembang seiring proses implementasi program di berbagai daerah.
Tantangan terbesar ke depan bukan hanya menjaga kebebasan kritik, tetapi memastikan adanya mekanisme komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
Kebijakan publik yang berdampak luas membutuhkan evaluasi, masukan, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Pada saat yang sama, ruang dialog yang terbuka menjadi penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi sekadar konfrontasi tanpa solusi.
Peristiwa di UGM menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan kritik, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak untuk mendengar dan berdialog.
Ketika ruang percakapan tetap terbuka, perbedaan pandangan dapat menjadi sumber perbaikan kebijakan. Sebaliknya, jika dialog terputus, demokrasi berisiko kehilangan salah satu fungsi utamanya, yakni mencari solusi melalui pertukaran gagasan yang sehat dan setara. (*)
