Pengamat Nilai Pendekatan Humanis Polri Jadi Kunci Redam Eskalasi Demonstrasi Juni 2026
 |
| ILUSTRASI. Polri |
AMANAH INDONESIA, JAKARTA -- Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah pada Juni 2026 berlangsung di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan perdebatan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Pengamat politik Boni Hargens menilai pendekatan humanis yang diterapkan Polri berperan penting menjaga aksi tetap terkendali tanpa memicu kekerasan yang lebih luas.
Besarnya skala demonstrasi yang berlangsung pada pertengahan Juni 2026 menjadi ujian bagi kemampuan negara menjaga ketertiban tanpa mengurangi ruang kebebasan berekspresi masyarakat.
Di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aparat keamanan dihadapkan pada tantangan menjaga situasi tetap kondusif sekaligus menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.
Menurut pengamat politik Boni Hargens, situasi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan keamanan yang mengedepankan dialog dan pengendalian yang proporsional.
Boni menilai Polri menunjukkan pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dalam mengelola aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi faktor penting yang memungkinkan aksi massa berskala besar berlangsung tanpa eskalasi kekerasan yang signifikan.
"Pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti," kata Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menilai langkah yang ditempuh kepolisian mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil masyarakat.
Dalam pandangannya, kedua prinsip tersebut tidak harus saling bertentangan dalam sistem demokrasi modern.
Penanganan demonstrasi sering kali menjadi indikator kualitas demokrasi suatu negara. Cara aparat merespons kritik publik dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Boni menilai ruang untuk menyampaikan kritik harus tetap tersedia karena menjadi bagian dari mekanisme demokrasi dalam memperkaya informasi bagi pengambil kebijakan.
Ia menegaskan bahwa politik yang demokratis pada dasarnya memberikan tempat bagi perbedaan pendapat dan aspirasi publik.
Karena itu, keberhasilan menjaga keamanan tidak semata diukur dari absennya gangguan ketertiban, tetapi juga dari kemampuan memastikan hak-hak konstitusional warga tetap terlindungi.
Menurut Boni, aksi protes yang terjadi mencerminkan resistensi sebagian masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial.
Ia menyebut salah satu faktor yang memicu keresahan publik adalah kondisi ekonomi yang turut dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Meski demikian, Boni mengingatkan bahwa tekanan yang dihadapi pemerintah tidak hanya berasal dari dalam negeri.
Ia menyoroti situasi geopolitik global yang masih bergejolak dan dinilai memberi dampak terhadap perekonomian banyak negara.
"Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus 'fair' mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik global yang sedang berkonflik dan tidak stabil," ujarnya.
Gelombang demonstrasi memperlihatkan bahwa ruang partisipasi publik tetap aktif dalam proses demokrasi Indonesia. Kritik yang muncul menjadi sinyal bahwa masyarakat terus mengawasi arah kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program kerja dan kebutuhan merespons aspirasi masyarakat yang berkembang.
Bagi publik, kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga penyampaian pendapat secara damai agar tuntutan yang disampaikan dapat diterima sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Sementara bagi aparat keamanan, tuntutan profesionalisme menjadi semakin besar karena setiap tindakan di lapangan akan mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Bagaimana Harapan terhadap Pemerintah ke Depan?
Boni menilai pemerintah perlu tetap diberikan ruang untuk menjalankan berbagai langkah yang dianggap perlu dalam menghadapi ketidakpastian global.
Namun, ia menegaskan bahwa ruang tersebut harus diimbangi dengan kemampuan mendengar dan merespons kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
"Meski demikian, pemerintah harus semakin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik," kata Boni.
Menurutnya, respons yang terbuka terhadap masukan publik dapat membantu memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Demonstrasi dan kritik publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Tantangan terbesar bukan sekadar menjaga keamanan di tengah aksi massa, melainkan memastikan bahwa stabilitas dan kebebasan berjalan beriringan.
Dalam situasi ekonomi dan geopolitik yang masih penuh ketidakpastian, kemampuan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat membangun ruang dialog yang sehat akan menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan demokrasi Indonesia ke depan. (*)
