Kemensos Mulai Evaluasi Pengadaan Sekolah Rakyat Usai Jadi Sorotan Publik

Saifullah Yusuf

AMANAH INDONESIA, JAKARTA -- Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah kini tak hanya disorot karena target sosialnya, tetapi juga karena proses pengadaan barang di dalamnya. Di tengah perhatian publik terhadap transparansi penggunaan anggaran, Kementerian Sosial memilih membuka ruang konsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah itu dilakukan saat Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama jajaran Kemensos.

Usai pertemuan, Gus Ipul mengakui pihaknya menerima sejumlah catatan dari KPK, terutama terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, masukan itu akan menjadi bahan evaluasi agar proses pengadaan tidak membuka celah penyimpangan di kemudian hari. Ia menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal, terutama untuk program yang melibatkan distribusi barang dalam jumlah besar.

“Kami mendapatkan banyak masukan dan catatan,” kata Gus Ipul kepada wartawan.

Mengapa Pengadaan Sekolah Rakyat Jadi Perhatian?

Sorotan terhadap program Sekolah Rakyat muncul setelah isu pengadaan perlengkapan siswa, termasuk sepatu, ramai dibahas di media sosial. Perdebatan publik berkembang bukan hanya soal nilai pengadaan, tetapi juga transparansi prosesnya.

Kondisi itu membuat Kemensos memilih berkonsultasi langsung dengan KPK sebelum program berjalan lebih jauh. Pemerintah tampaknya ingin memastikan proyek sosial tersebut tidak berubah menjadi polemik hukum di masa mendatang.

Gus Ipul mengatakan seluruh proses pengadaan akan dibuka secara transparan kepada KPK. Ia menyebut pengawasan sejak tahap awal penting agar pelaksanaan program tetap akuntabel.

KPK Dorong Pencegahan Dilakukan Sejak Awal

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengapresiasi langkah Kemensos yang datang untuk meminta masukan.

Menurut Ibnu, konsultasi semacam itu menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi. KPK menilai keterbukaan lembaga pemerintah dapat memperkecil risiko penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan.

“Dengan demikian, diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” ujar Ibnu.

Meski memberi pendampingan, KPK menegaskan pengawasan tetap berjalan. Lembaga antirasuah itu membuka kemungkinan penindakan apabila nantinya ditemukan penyimpangan dalam proses pengadaan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa proyek-proyek sosial pemerintah tetap berada dalam radar pengawasan publik dan aparat penegak hukum, terlebih ketika anggaran yang digunakan cukup besar.

Program Sosial dengan Beban Pengawasan Tinggi

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program sosial strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan masyarakat kurang mampu. Program ini mencakup berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari perlengkapan siswa hingga pengadaan fasilitas belajar.

Karena melibatkan proses belanja pemerintah dalam skala besar, perhatian terhadap tata kelola anggaran ikut meningkat. Transparansi bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi juga menjadi ukuran kepercayaan publik terhadap efektivitas program sosial.

Pertemuan Kemensos dan KPK menunjukkan bahwa pengawasan kini tidak hanya dilakukan saat masalah muncul, tetapi mulai didorong sejak tahap awal kebijakan berjalan. Tantangannya berikutnya adalah memastikan seluruh proses benar-benar terbuka ketika program mulai direalisasikan di lapangan.