Denny JA: Jika Berhasil, Prabowo Akan Dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa
 |
| Denny JA (amanahindonesia.com) |
AMANAH INDONESIA, JAKARTA – Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 mulai memunculkan perdebatan baru tentang arah ekonomi Indonesia. Bagi sebagian pihak, pidato tersebut bukan sekadar laporan ekonomi tahunan, melainkan sinyal bahwa pemerintah ingin mengubah cara negara mengelola kekayaan nasional.
Pandangan itu disampaikan oleh Denny JA melalui esai yang dipublikasikan di Facebook Denny JA’s World dan kemudian ramai beredar di media sosial serta grup WhatsApp.
Dalam tulisannya, Denny JA menilai pesan utama Prabowo sangat tegas: Indonesia sebenarnya kaya, tetapi terlalu lama kehilangan manfaat dari kekayaannya sendiri akibat kebocoran ekonomi yang terus terjadi selama puluhan tahun.
Denny JA Sebut Indonesia Mengalami “Paradoks Kekayaan”
Menurut Denny JA, Indonesia menghadapi situasi paradoks.
Negara memiliki sumber daya alam besar, surplus perdagangan tinggi, dan kekayaan energi melimpah, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas.
Ia menggambarkan kondisi tersebut seperti “rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut.”
Bagi Denny JA, inti pidato Prabowo bukan sekadar soal angka perdagangan atau devisa, melainkan kritik terhadap struktur ekonomi yang dinilai membuat banyak keuntungan nasional justru kembali mengalir ke luar negeri.
Nasionalisme Ekonomi Dinilai Mulai Menguat
Dalam esainya, Denny JA menilai arah kebijakan Prabowo mulai mendekati konsep nasionalisme ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945.
Dalam model ini, negara diposisikan sebagai pengarah sektor-sektor strategis tanpa sepenuhnya mematikan mekanisme pasar.
“Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah,” tulis Denny JA.
Menurutnya, pendekatan seperti ini bertujuan memastikan kekayaan nasional lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia dibanding terus keluar melalui berbagai kebocoran ekonomi.
Kebocoran Ekonomi Jadi Fokus Utama
Pidato Prabowo sendiri banyak menyoroti besarnya aliran dana yang disebut keluar kembali dari Indonesia meski negara mencatat surplus perdagangan besar selama dua dekade terakhir.
Dalam data yang disampaikan, surplus perdagangan Indonesia selama 22 tahun disebut mencapai sekitar USD 436 miliar. Namun sebagian besar dana tersebut disebut kembali mengalir ke luar negeri.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung dugaan praktik under-invoicing selama puluhan tahun yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar dolar AS.
Bagi Denny JA, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik ekonomi.
“Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional,” tulisnya.
Dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan
Denny JA kemudian membandingkan arah kebijakan tersebut dengan model developmental state yang pernah diterapkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Menurutnya, negara-negara Asia Timur tidak tumbuh menjadi kekuatan industri hanya karena pasar bebas.
Mereka berhasil karena negara memilih sektor strategis, melindungi industri nasional, mengarahkan investasi, dan mendorong transfer teknologi secara disiplin.
Ia menilai pendekatan seperti itu kini mulai terlihat dalam pidato ekonomi Prabowo.
Negara Kuat Dinilai Harus Diimbangi Tata Kelola Bersih
Meski mendukung gagasan nasionalisme ekonomi, Denny JA juga memberi peringatan keras.
Menurutnya, negara kuat tanpa tata kelola yang sehat justru berisiko menciptakan kebocoran baru di dalam birokrasi.
Karena itu, ia menilai kebijakan strategis seperti ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, menggunakan audit independen, dan dipimpin profesional.
“Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap,” tulisnya.
Venezuela dan Nigeria Dijadikan Peringatan
Dalam esainya, Denny JA juga menyinggung contoh negara kaya sumber daya yang gagal membangun kesejahteraan akibat lemahnya tata kelola.
Ia mencontohkan Venezuela dan Nigeria sebagai negara yang memiliki kekayaan energi besar, tetapi mengalami masalah serius karena korupsi, lemahnya institusi, dan politisasi perusahaan negara.
Menurutnya, pelajaran global menunjukkan bahwa nasionalisme ekonomi tanpa integritas bisa berubah menjadi masalah baru.
Pidato Prabowo Dinilai Bisa Jadi Titik Balik
Di akhir tulisannya, Denny JA menilai pidato Prabowo akan memiliki arti besar jika benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan nyata dan reformasi tata kelola yang konsisten.
Baginya, tantangan terbesar bukan lagi pada slogan ekonomi nasionalisme, tetapi pada kemampuan pemerintah menjalankannya secara disiplin dan profesional.
“Indonesia memang kaya. Tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih,” tulis Denny JA.
Ia menilai jika pemerintah mampu menutup kebocoran ekonomi, memperkuat industrialisasi, menjaga pasar tetap sehat, dan memastikan kekayaan alam kembali kepada rakyat, maka era baru ekonomi Indonesia bisa benar-benar dimulai.
Dan jika itu berhasil, menurut Denny JA, nama Prabowo berpotensi dikenang bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai sosok yang mengubah arah kemandirian ekonomi Indonesia.(*)
