Ahmad Sahroni Minta Polisi yang Jadi Beking Kejahatan Dipecat dan Dipidana
 |
| ILUSTRASI. Ahmad Sahroni |
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak tegas terhadap anggota yang terbukti menjadi beking praktik ilegal. Menurut dia, arahan Presiden tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik semata, tetapi harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di internal institusi.
DPR Dorong Pemecatan dan Proses Pidana
Sahroni menilai komitmen pemberantasan praktik aparat nakal sudah terlihat jelas dari sikap Presiden maupun pimpinan Polri. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran di bawahnya mengikuti arah kebijakan tersebut.
Ia menegaskan anggota yang masih terlibat membekingi tindak kejahatan seharusnya tidak hanya dikenai sanksi etik, tetapi juga diproses secara pidana jika terbukti melanggar hukum.
Menurut dia, langkah pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH perlu dilakukan agar tidak ada lagi kesan bahwa aparat yang memiliki jabatan atau pengaruh tertentu bisa lolos dari penindakan.
“Jangan ragu lakukan PTDH dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pernyataan Prabowo Jadi Sorotan Publik
Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta masyarakat ikut mengawasi perilaku aparat di lapangan. Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Presiden meminta warga merekam jika menemukan tindakan aparat yang tidak sesuai aturan.
Ia menyebut masyarakat kini memiliki akses teknologi yang memudahkan pengawasan publik terhadap penyalahgunaan wewenang.
Prabowo juga meminta masyarakat tidak melakukan perlawanan langsung saat menghadapi aparat bermasalah, melainkan mendokumentasikan kejadian dan melaporkannya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian karena memperlihatkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap pengawasan publik terhadap aparat negara.
Sinyal Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Bagi Komisi III DPR, pernyataan Presiden dinilai sebagai sinyal bahwa penegakan hukum ke depan tidak boleh lagi tebang pilih. Sahroni menegaskan pangkat maupun posisi tidak boleh menjadi pelindung bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan.
Ia menilai masyarakat selama ini sering mempertanyakan keseriusan pemberantasan praktik aparat yang bermain di balik tindak kriminal maupun korupsi. Karena itu, ketegasan pemerintah dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Di sisi lain, perintah Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan “bersih-bersih” internal juga menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada penegakan hukum di lapangan, tetapi juga tata kelola birokrasi secara menyeluruh.
Pengawasan Publik Diperkirakan Meningkat
Ajakan Presiden agar masyarakat merekam dugaan pelanggaran aparat berpotensi membuat pengawasan publik semakin aktif, terutama di era media sosial dan penggunaan ponsel yang semakin luas.
Namun situasi itu juga dapat menjadi tantangan baru bagi institusi penegak hukum. Di satu sisi, transparansi dan dokumentasi publik bisa mempercepat pengungkapan pelanggaran. Di sisi lain, aparat dituntut lebih disiplin karena tindakan di lapangan kini lebih mudah direkam dan disebarluaskan.
Pernyataan pemerintah dan dukungan DPR tersebut menjadi sinyal bahwa isu integritas aparat kemungkinan akan terus menjadi perhatian dalam waktu dekat, terutama di tengah dorongan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang semakin disorot publik. (*)
