Kompolnas Desak Polri Tindak Tegas Oknum Terlibat Korupsi
 |
| ILUSTRASI. Polri |
AMANAH INDONESIA, JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri bertindak tegas terhadap anggota aktif yang terbukti terlibat korupsi. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga integritas institusi.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menegaskan bahwa penindakan tegas merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Itu penting karena salah satu pilar pembangunan negara adalah pemberantasan korupsi," kata Anam, Selasa (21/4/2026).
Soroti Dugaan Kasus di Bekasi
Pernyataan ini merespons dugaan keterlibatan anggota Polri dalam perkara ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.
Nama Yayat Sudrajat mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 8 April 2026. Dalam sidang tersebut, ia mengaku sebagai anggota aktif Polri.
Ia juga disebut menerima keuntungan dari proyek yang dikerjakan tersangka Sarjan dengan nilai mencapai sekitar Rp16 miliar berdasarkan perhitungan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Propam Diminta Bertindak
Anam menegaskan, jika terbukti terjadi pelanggaran, maka Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri wajib menindaklanjuti melalui mekanisme internal.
"Sanksi tegas dapat dijatuhkan, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggaran tergolong berat," ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa proses internal tetap harus menunggu hasil hukum yang sedang berjalan di pengadilan.
Dukung Penuh Proses KPK
Kompolnas juga meminta seluruh pihak menghormati dan mendukung proses penyidikan KPK, termasuk dalam menelusuri dugaan aliran dana ke aparat kepolisian.
"Biarkan KPK berproses dan harus dihormati. Jika ada anggota kepolisian aktif diduga menerima aliran dana, maka harus ditindaklanjuti. KPK tidak perlu ragu untuk membongkar kasus ini secara menyeluruh," kata Anam.
Desakan Kompolnas menjadi sinyal kuat bagi penegakan integritas di tubuh Polri. Penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat korupsi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
