7.000 Massa Demo di Kaltim, Rudy Mas'ud Respons Aksi
 |
| Rudy Mas’ud |
AMANAH INDONESIA, KALTIM – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi besar pada 21 April 2026 di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, menuntut transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sedikitnya 7.000 demonstran turun ke jalan dalam aksi tersebut. Sekitar 3.000 orang memadati area DPRD Kalimantan Timur, sementara massa lainnya menyuarakan aspirasi di sekitar Kantor Gubernur.
Aksi ini menjadi sorotan karena membawa isu krusial terkait pengelolaan anggaran dan praktik pemerintahan daerah.
Tiga Tuntutan Utama Demonstran
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama:
Audit investigatif terhadap seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara tegas
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat.
Gubernur Rudy Mas'ud Respons Aksi
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, merespons aksi tersebut melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI, Polri yang menjaga keamanan, situasi kondusif sampai berakhirnya penyampaian aspirasi di Bumi Etam," ujarnya.
Ia juga berharap masyarakat tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
"Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa, masyarakat, seluruh lapisan, bisa selalu menjadi mata-telinga kami di dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," katanya.
"Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas," tegas Rudy.
Sorotan Anggaran Picu Gelombang Protes
Aksi ini turut dipicu oleh sejumlah isu anggaran yang menuai kontroversi, seperti rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur mencapai Rp25 miliar.
Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Selain itu, isu dinasti politik dan dugaan konflik kepentingan juga ikut memperkeruh situasi hingga memicu aksi besar lintas elemen.
Pengamanan Ketat, Pendekatan Humanis
Aparat gabungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan instansi terkait mengerahkan sekitar 1.700 personel untuk mengamankan jalannya aksi.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, menegaskan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis.
"Paradigma kami adalah preemtif dan preventif. Sepanjang aksi berjalan tertib dan tidak ada pelanggaran hukum, tindakan represif tidak akan kami lakukan," ujarnya.
Aparat juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyusupan dan penyebaran hoaks yang dapat memicu kericuhan.
Aksi besar 21 April ini menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah dalam merespons kritik publik. Selain menuntut transparansi, demonstrasi ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengawal kebijakan dan kinerja pemerintah daerah.
