Andi Amran Sulaiman Cabut Izin 2.039 Kios Pupuk Nakal
"Pemerintah cabut izin 2.039 kios pupuk nakal usai rugikan petani Rp600 miliar per tahun. Distribusi pupuk tetap aman dan subsidi lebih tepat sasaran."
 |
| Andi Amran Sulaiman |
“Ada keluhan petani seluruh Indonesia, kami temukan ada 2.039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah, hari ini kami umumkan izinnya dicabut,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10).
Keputusan tegas ini diambil setelah investigasi Kementerian Pertanian menemukan berbagai pelanggaran serius, termasuk kenaikan harga pupuk subsidi jenis NPK dan urea hingga 20 persen dari harga eceran tertinggi (HET).
“Karena kami sudah cek satu-satu. Teman-teman kami turunkan tim mengecek, dan bukti-buktinya ada. Banyak yang mengeluh akhirnya kami turunkan tim silent ke lapangan cek langsung. Kami temukan langsung harganya, pembelian pupuk, buktinya kita ambil, kita simpan,” jelas Amran.
Menurut Kementerian Pertanian, praktik curang ini menyebabkan kerugian mencapai Rp600 miliar per tahun. Jika dibiarkan, potensi kerugian selama sepuluh tahun bisa menembus Rp6 triliun.
Amran menegaskan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta sektor pertanian bersih dari permainan harga dan manipulasi distribusi pupuk.
Meski izin ribuan kios telah dicabut, Amran memastikan penyaluran pupuk bagi petani tetap aman, terutama menjelang masa puncak tanam pada Desember hingga Januari.
“Tapi (jika ada) yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi (Pupuk Indonesia). Tetapi hari ini kita cabut, ini nggak boleh, nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama,” tegasnya.
Sebagai gantinya, Kementerian Pertanian akan menunjuk mitra baru yang lebih profesional, termasuk melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dalam rantai distribusi agar jalur pasok lebih pendek dan efisien.
Dengan stok pupuk nasional mencapai 9,5 juta ton dan 5,9 juta ton telah tersalurkan, pemerintah optimistis sistem distribusi baru akan memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjamin subsidi pupuk tepat sasaran bagi petani.
