Hasan Nasbi Kembali Pimpin Kantor PCO, Puan Maharani: Itu Hak Prerogatif Presiden

Hasan Nasbi

AMANAH INDONESIA, JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani merespons isu kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), meskipun sebelumnya Hasan sempat mengumumkan pengunduran dirinya.

Menurut Puan, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena termasuk dalam hak prerogatif presiden.

“Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tersebut itu prerogatif presiden. Jadi, siapa yang akan menjadi pembantu presiden, siapa yang akan membantu presiden itu prerogatif presiden,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu.

Puan menjelaskan bahwa DPR tidak memiliki wewenang mencampuri keputusan presiden terkait jajaran pembantunya, baik yang diangkat maupun diberhentikan.

“Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian meminta mundur, namun tidak disetujui, atau kemudian ada seseorang yang diminta untuk membantu presiden apapun kriterianya yaitu prerogatif presiden,” katanya lagi.

Hasan Nasbi sebelumnya, pada 29 April 2025, sempat menyatakan secara terbuka bahwa dirinya mengundurkan diri dari posisi Kepala PCO. Ia bahkan memperlihatkan tayangan hari terakhir berkantor pada 21 April 2025.

Namun, pada 6 Mei 2025, Hasan menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam pertemuan itu, ia diminta untuk tetap menjalankan tugasnya di Kantor PCO.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," jelas Hasan kepada wartawan di Jakarta.

Hasan menyebut bahwa keputusan kembali memimpin lembaga tersebut dilatarbelakangi loyalitasnya terhadap Presiden. Ia juga mengakui sempat mengalami sejumlah kendala yang membuatnya memutuskan mundur, namun kini ia mendapat jaminan dukungan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hasan memang tidak membeberkan secara detail hambatan yang dimaksud. Tetapi, ia mengatakan bahwa pihak Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet telah siap membantu.