BGN Prioritaskan Daerah Terpencil dan Wilayah dengan Stunting Tinggi untuk Program MBG

MBG
AMANAH INDONESIA, JAMBI -- Pemerintah mempercepat upaya pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, daerah terpencil, wilayah terluar, serta kawasan dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas perluasan jangkauan program.

Ia mengatakan masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian agar masyarakat di daerah tersebut juga memperoleh manfaat pemenuhan gizi melalui MBG.

"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono di Jambi, Jumat.

Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau. Pemerintah perlu memastikan program tersebut hadir di daerah yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.

Selain memperluas jangkauan, BGN juga melakukan pembenahan tata kelola dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan Dana dan Dapur MBG Diperketat

Sudaryono menjelaskan, penguatan pengawasan dilakukan melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya kewajiban pelaporan penggunaan dana setiap hari, peningkatan pengawasan terhadap dapur MBG, serta pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.

Langkah tersebut bertujuan memperjelas akuntabilitas penggunaan anggaran negara sekaligus memastikan operasional program dapat diawasi secara lebih ketat.

"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ujarnya.

Berbagai pembenahan itu disebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang dikemas dalam konsep MBG 2.0.

Melalui konsep tersebut, BGN ingin membuka ruang pengawasan yang lebih luas agar masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.

"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," kata Sudaryono.

BGN menilai pemerataan jangkauan dan penguatan pengawasan merupakan dua aspek penting untuk memastikan MBG memberikan manfaat optimal, baik dalam pemenuhan gizi masyarakat maupun dampaknya bagi penerima program.

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • BGN Prioritaskan Daerah Terpencil dan Wilayah dengan Stunting Tinggi untuk Program MBG
  • BGN Prioritaskan Daerah Terpencil dan Wilayah dengan Stunting Tinggi untuk Program MBG
  • BGN Prioritaskan Daerah Terpencil dan Wilayah dengan Stunting Tinggi untuk Program MBG
  • BGN Prioritaskan Daerah Terpencil dan Wilayah dengan Stunting Tinggi untuk Program MBG
  • BGN Prioritaskan Daerah Terpencil dan Wilayah dengan Stunting Tinggi untuk Program MBG
  • BGN Prioritaskan Daerah Terpencil dan Wilayah dengan Stunting Tinggi untuk Program MBG