Golkar-PKS Makin Dekat, Kerja Sama Politik hingga Kebijakan Nasional Dibahas

Bahlil Lahadalia (kedua kiri) dan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf

AMANAH INDONESIA, JAKARTA -- Komunikasi antarpartai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali diperkuat. 

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat meningkatkan kolaborasi setelah pimpinan kedua partai bertemu di Jakarta.

Pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dengan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (14/9).

Selain membicarakan hubungan kedua partai, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pandangan mengenai sejumlah agenda yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan nasional.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil, sebagaimana siaran pers yang diterima Selasa.

PKS Tegaskan Alasan Bertahan di Koalisi

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menjelaskan keputusan partainya berada di dalam koalisi pemerintahan didasarkan pada kesamaan visi.

Menurut dia, Prabowo dinilai terbuka terhadap persoalan umat dan tidak menyudutkan kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, PKS memandang keberhasilan pemerintahan juga menjadi tanggung jawab partai-partai yang berada di dalam koalisi.

“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat,” ujarnya.

Ia menambahkan, PKS ingin hubungan politik dengan Golkar tidak berhenti pada komunikasi antarpimpinan.

“Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” katanya.

Golkar Dorong Kolaborasi Lebih Konkret

Bahlil menyambut keinginan PKS untuk memperkuat komunikasi. Menurut dia, pertemuan antarpartai koalisi diperlukan agar kerja sama dapat menghasilkan manfaat yang lebih konkret.

“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat, apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” ucap Bahlil.

Kedua partai kemudian membicarakan sejumlah isu yang dinilai memiliki ruang untuk dikerjakan bersama.

Agenda tersebut antara lain dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kebijakan di sektor energi.

Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi Golkar dan PKS tidak hanya diarahkan pada hubungan politik, tetapi juga menyentuh isu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Revisi UU Pemilu Ikut Dibahas

Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Bahlil mengatakan sistem pemilu perlu tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi pada saat yang sama mampu mendorong lahirnya wakil rakyat yang berkualitas.

“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ruang pembahasan lebih lanjut mengenai desain sistem pemilu. Namun, dari pertemuan tersebut belum disampaikan secara rinci bentuk perubahan yang akan didorong kedua partai.

Sekjen Golkar dan PKS Diminta Tindak Lanjuti

Pertemuan tersebut tidak berhenti pada pernyataan komitmen politik. Golkar dan PKS menunjuk masing-masing sekretaris jenderal untuk membahas lebih lanjut bentuk kerja sama kedua partai.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mendapat tugas menindaklanjuti hasil pertemuan.

Langkah tersebut menjadi tahap berikutnya untuk menerjemahkan komunikasi politik kedua partai ke dalam agenda kerja sama yang lebih konkret.

Di tengah dinamika koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan komunikasi Golkar dan PKS menjadi sinyal bahwa kedua partai masih membuka ruang kolaborasi pada sejumlah agenda. Seberapa jauh kerja sama itu berkembang akan terlihat dari pembahasan lanjutan yang dilakukan para sekretaris jenderal kedua partai.