Antrean BBM Makassar Belum Terurai, Bahlil dan Said Didu Beri Penjelasan Berbeda
 |
| Bahlil Lahadalia |
Perbedaan antara ketersediaan stok secara nasional dan kondisi yang dihadapi masyarakat di SPBU itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai penyebab dan penanganan persoalan BBM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut cadangan BBM nasional masih berada di kisaran 20 hari. Menurut dia, antrean panjang di Makassar tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan pada stok BBM nasional.
Bahlil mengaitkan kondisi tersebut dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Penjelasan tersebut mendapat sorotan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu melalui akun X pribadinya. Said menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk merespons kesulitan masyarakat memperoleh BBM.
“Jangan banyak ngeles - sdh banyak MenESDM bisa buat kebijakan yg mengatasi terjadinya kelangkaan,” tulis Said Didu, dikutip Rabu (16/9/2026).
Bahlil: Stok Nasional Tidak Bermasalah
Bahlil menyampaikan penjelasan tersebut ketika merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, terutama di Makassar.
Ia mengatakan cadangan BBM nasional masih sekitar 20 hari. Karena itu, kondisi antrean di wilayah tertentu menurut dia tidak dapat langsung diartikan sebagai kekurangan stok secara nasional.
“Jadi, untuk cadangan nasional kita nggak ada masalah,” ujar Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) di Jakarta.
Menurut Bahlil, salah satu faktor yang memengaruhi antrean adalah perubahan pola konsumsi. Konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi disebut beralih ke BBM bersubsidi karena perbedaan harga.
“Masalahnya sekarang adalah banyak orang yang awalnya tidak memakai subsidi, sekarang shifting pindah ke subsidi. Ini karena harganya melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar,” kata Bahlil.
Selain perubahan konsumsi, Bahlil menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Ia menyebut adanya kendaraan dengan tangki modifikasi berkapasitas besar yang digunakan untuk menampung BBM subsidi.
Bahlil juga meminta kepolisian ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Ia menyebut adanya indikasi kendaraan mengantre meski tangkinya belum kosong.
Said Didu Soroti Kesulitan Mendapatkan BBM
Sementara itu, Said Didu menempatkan persoalan dari sudut pandang berbeda. Ia menyoroti kondisi ketika masyarakat tetap menghadapi antrean meskipun pemerintah menyatakan stok BBM secara nasional tersedia.
“Dari dulu stok BBM di Pertamina (bukan stok pemerintah) tidak pernah kejadian seperti saat ini - langkah di seluruh Indonesia,” tulis Said.
Menurut Said, pemerintah memiliki ruang untuk membuat kebijakan guna merespons kondisi tersebut.
Kritik itu terutama diarahkan pada respons kebijakan pemerintah terhadap persoalan yang terlihat di lapangan. Dalam unggahannya, Said tidak menyertakan rincian data stok maupun distribusi yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi tersebut secara kuantitatif.
Dengan demikian, pernyataan Said merupakan pandangan dan kritik terhadap respons pemerintah, sementara penjelasan mengenai penyebab antrean dari sisi pemerintah disampaikan Bahlil berdasarkan faktor konsumsi dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Antrean Makassar Menjadi Titik Persoalan
Perbedaan penjelasan tersebut muncul ketika antrean kendaraan di sejumlah SPBU Makassar menjadi perhatian.
Reuters melaporkan antrean di sejumlah SPBU Makassar sempat mencapai lebih dari satu kilometer. Pertamina kemudian menyatakan akan meningkatkan ketersediaan BBM di Makassar untuk membantu mengurangi antrean.
Kondisi ini membuat persoalan BBM perlu dilihat pada dua tingkatan. Stok nasional menunjukkan ketersediaan pasokan secara keseluruhan, sedangkan ketersediaan di SPBU berkaitan dengan bagaimana BBM didistribusikan dan diterima konsumen di lokasi tertentu.
Selain distribusi, kondisi di SPBU juga dapat dipengaruhi tingkat permintaan, perubahan pola konsumsi, kapasitas pelayanan, serta pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Karena itu, klaim bahwa stok nasional masih aman tidak dengan sendirinya menjelaskan kondisi antrean di setiap SPBU. Sebaliknya, antrean di sejumlah lokasi juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa cadangan BBM nasional berada dalam kondisi kritis.
Di tengah perbedaan penjelasan tersebut, persoalan utama yang dihadapi masyarakat tetap sama, yakni bagaimana memastikan BBM tersedia dan dapat diperoleh secara wajar di SPBU.
Bahlil menjelaskan persoalan dari sisi ketersediaan stok nasional, perubahan konsumsi, dan pengawasan BBM subsidi. Said Didu menyoroti perlunya respons kebijakan terhadap kesulitan masyarakat di lapangan.
Perbedaan sudut pandang itu menjadi bagian dari persoalan BBM di Makassar yang masih perlu dijelaskan lebih jauh melalui data mengenai stok, distribusi, permintaan, dan penyaluran BBM bersubsidi.
