Keterlibatan Haji Isam Tangani Karhutla Kalsel Disorot, Chusnul Pertanyakan Posisi Raja Juli
 |
| Presiden Prabowo Subianto bersama Haji Isam. @sikucingkuma |
AMANAH INDONESIA. JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan memasuki fase yang melibatkan lebih banyak unsur, mulai dari TNI-Polri hingga pihak nonpemerintah.
Keterlibatan pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan kemudian mendapat sorotan dari pegiat media sosial Chusnul Chotimah.
Chusnul mempertanyakan alasan Presiden Prabowo Subianto melibatkan Haji Isam dalam penanganan karhutla.
Menurut dia, keputusan tersebut dapat diartikan sebagai tanda bahwa kemampuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menangani persoalan karhutla mulai dipertanyakan.
Namun, penilaian tersebut merupakan opini Chusnul Chotimah dan bukan pernyataan resmi pemerintah mengenai evaluasi kinerja maupun posisi Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan.
Chusnul Soroti Keterlibatan Haji Isam
Komentar Chusnul muncul setelah informasi mengenai instruksi Presiden Prabowo kepada Haji Isam untuk ikut mengoordinasikan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan beredar.
“Ini artinya presiden lebih percaya kemampuan H Isam daripada Raja Juli,” kata Chusnul, dikutip Minggu (23/8/2026).
Ia kemudian mempertanyakan efektivitas posisi Menteri Kehutanan apabila penanganan persoalan kebakaran hutan melibatkan pihak lain secara langsung.
Chusnul bahkan menyarankan Presiden mengganti Raja Juli apabila memang menilai menteri tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya.
“Kenapa ngga langsung pecat aja, daripada buang-buang uang negara dan bikin rakyat menderita,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik Chusnul terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani karhutla.
Kritik terhadap Raja Juli Sudah Pernah Disampaikan
Kritik Chusnul terhadap Raja Juli Antoni bukan kali pertama disampaikan. Sebelumnya, ia juga menyoroti penanganan kebakaran hutan di Kalimantan.
Chusnul menilai penunjukan Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan merupakan keputusan yang keliru. Menurut pandangannya, posisi tersebut seharusnya diberikan kepada sosok yang memiliki kompetensi lebih sesuai dengan persoalan kehutanan.
“Kesalahan presiden Prabowo, menunjuk menteri yg bukan ahli di bidangnya,” tulis Chusnul melalui akun media sosialnya.
Kritik tersebut kemudian dikaitkan dengan pandangan keagamaan mengenai pentingnya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya.
Pernyataan itu merupakan pendapat pribadi Chusnul dan tidak mewakili keterangan resmi pemerintah mengenai evaluasi terhadap Menteri Kehutanan.
Pemerintah Kerahkan TNI-Polri
Terlepas dari polemik mengenai keterlibatan Haji Isam, pemerintah memang mengambil langkah khusus untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.
Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla pada Sabtu (22/8/2026). Setelah rapat tersebut, sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri mendapat instruksi untuk turun langsung ke wilayah terdampak.
Sekretaris Kabinet Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya mengatakan Panglima TNI, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut mendapat tugas khusus terkait penanganan karhutla.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan,” ujar Teddy, Sabtu (22/8).
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan satu kementerian dalam menghadapi situasi karhutla.
Peran Haji Isam Masih Perlu Diperjelas
Nama Haji Isam disebut dalam sejumlah pemberitaan mengenai penanganan karhutla di Kalimantan Selatan sebagai pihak yang mendapat instruksi untuk membantu memimpin penanganan di provinsi tersebut.
Ia disebut akan bekerja bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci bentuk kewenangan Haji Isam, struktur komando, maupun batas tanggung jawabnya dalam penanganan karhutla.
Karena itu, fakta mengenai adanya instruksi untuk melibatkan Haji Isam perlu dibedakan dari interpretasi politik mengenai alasan Presiden mengambil keputusan tersebut.
Penanganan Karhutla Jadi Ujian Koordinasi
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membutuhkan respons yang kompleks. Pemerintah daerah, kementerian terkait, aparat keamanan, masyarakat, hingga pihak yang memiliki kemampuan operasional di lapangan dapat memiliki peran masing-masing.
Pelibatan banyak unsur juga membawa tantangan tersendiri. Pembagian tugas dan koordinasi harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sementara penanganan titik api tetap menjadi prioritas.
Di tengah kondisi tersebut, kritik Chusnul menambah dimensi politik terhadap kebijakan pemerintah. Ia mempertanyakan apakah keterlibatan pihak lain semata-mata didasarkan pada kebutuhan operasional di lapangan atau menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
Pada akhirnya, efektivitas kebijakan tersebut akan terlihat dari hasil penanganan karhutla di lapangan. Jika pengerahan berbagai unsur mampu mempercepat pemadaman dan mencegah munculnya titik api baru, pola koordinasi tersebut dapat dinilai efektif.
Sebaliknya, apabila kebakaran terus meluas, efektivitas pembagian tugas, koordinasi, serta kepemimpinan dalam penanganan karhutla akan kembali menjadi sorotan publik. (*)
