Isu Kudeta Presiden Prabowo 2026 Disorot, Susno Duadji: Jangan Bikin Heboh

AMANAH INDONESIA, JAKARTA — Isu mengenai dugaan rencana kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 2026 menyita perhatian publik. Namun, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Susno Duadji, menilai narasi tersebut tidak masuk akal dan cenderung dibesar-besarkan.

Melalui akun media sosial X miliknya, @susno2g, pada Selasa (31/12/2025), Susno mempertanyakan logika di balik isu kudeta yang beredar luas di ruang publik.

“Isue apa pula ini?” tulis Susno.

Ia menilai, dari sisi waktu saja, isu tersebut tidak relevan karena pergantian tahun 2026 sudah berada di depan mata.

“Ada kudeta di tahun 2026. Bukankah tinggal beberapa jam lagi sudah tahun 2026,” lanjutnya.

Menurut Susno, kudeta merupakan tindakan perebutan kekuasaan yang dilakukan secara inkonstitusional. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar isu semacam ini tidak digulirkan tanpa dasar yang jelas.

“Bukankah kudeta itu adalah perebutan kekuasaan?” ujarnya.

Susno juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu sensitif yang berpotensi memicu kegaduhan politik dan mengganggu stabilitas nasional.

“Jangan bikin heboh lah,” tegasnya.

Kritik Aktivis soal Arah Politik Nasional

Di sisi lain, wacana ketidakstabilan politik turut disuarakan oleh aktivis perempuan, Ida N Kusdianti. Ia menilai arah perjalanan politik nasional saat ini menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.

Menurut Ida, sejak dilantik dan membentuk Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari luar pemerintahan maupun dari lingkar kekuasaan internal.

Ia menyinggung polemik pembangunan pagar laut dan penggusuran warga yang dikaitkan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menurutnya sarat kepentingan oligarki.

“Kasus ini berhenti secara janggal hanya pada penetapan Kepala Desa Kohod sebagai tersangka, tanpa satu pun elite ekonomi atau aktor utama tersentuh hukum,” ujar Ida kepada fajar.co.id, Rabu (31/12/2025).

Ida menilai kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan serius dalam penegakan hukum. Situasi itu, lanjutnya, diperparah dengan penanganan bencana ekologis di Sumatra dan Aceh yang dinilai lamban serta minim empati dari negara.

Ia juga menyoroti dugaan kasus di Bandara IMIP Morowali yang disebut berkaitan dengan penyelundupan tenaga kerja asing dan persoalan tambang, namun hingga kini belum menemui kejelasan hukum.

“Kasus-kasus besar seperti ini seolah menguap tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.

Selain itu, Ida mengaitkan krisis kepercayaan publik dengan kembali mencuatnya isu dugaan ijazah palsu serta sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Pembangkangan terhadap putusan MK adalah bukti krisis supremasi hukum. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo terlihat tidak sepenuhnya berdaya,” ujarnya.

Ida bahkan menyebut Presiden Prabowo berpotensi terjebak dalam skenario politik tertentu yang dapat melemahkan legitimasi kekuasaan.

“Jika kepercayaan publik terus dipermainkan, chaos bukan lagi kemungkinan, tetapi konsekuensi sejarah,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga rakyat, untuk tidak berhenti pada kritik verbal semata.

“Ini bukan hanya soal nasib rakyat, tetapi nasib bangsa. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya.