Saleh Daulay Apresiasi Rencana Prabowo Bentuk Tim Arsitektur Perkotaan: Jawaban atas Kemacetan hingga Patologi Sosial

AMANAH INDONESIA, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk tim arsitektur perkotaan. Menurutnya, program tersebut sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan krusial di wilayah perkotaan, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, lapangan pekerjaan, hingga patologi sosial yang kian kompleks.

Saleh menilai problem perkotaan tidak muncul secara tiba-tiba. Akar persoalannya terletak pada tata kota dan distribusi kekayaan alam yang sejak awal tidak dirancang secara matang dan berkelanjutan.

“Di luar negeri, pemerintah menata kota sejak awal berdiri, meski perlu waktu panjang,” kata Saleh.

Ia menjelaskan, kota-kota besar di negara maju tumbuh melalui perencanaan jangka panjang yang konsisten. Setiap kota memiliki sejarah, karakter, dan keunikan yang dibentuk melalui proses panjang.

“Setiap kota punya sejarah, keunikan, bahkan pengorbanan heroik,” ujarnya.

Menurut Saleh, kota-kota di Indonesia sejatinya juga memiliki cerita dan potensi besar. Namun, dalam perjalanannya, banyak yang justru menyimpang dari skenario awal pembangunan.

Ia menyoroti bahwa arah pembangunan kota kerap tidak lagi ditentukan oleh pemerintah dan pengambil kebijakan. Dalam banyak kasus, kendali justru berada di tangan pengusaha dan pemilik modal.

“Penentuan arah kerap diambil pengusaha dan pemilik modal, bukan pemerintah,” kata Saleh.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan berada pada posisi lemah. Berbagai persoalan sering diselesaikan melalui kompromi kepentingan yang tidak selalu berpihak pada publik.

“Semua diselesaikan lewat tawar-menawar, kadang dengan cara tidak wajar,” ujarnya.

Saleh menegaskan bahwa pembenahan tata kota bukan pekerjaan mudah. Kepadatan lahan di kota-kota besar dan kebutuhan anggaran yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam melakukan restrukturisasi.

“Pemerintah harus bertangan besi dengan aturan hukum yang jelas,” katanya.

Meski berat, ia menilai langkah tersebut tetap harus ditempuh jika ingin menghadirkan perubahan nyata. Tanpa payung hukum yang kuat, tim arsitektur perkotaan yang dibentuk dikhawatirkan tidak akan bisa bekerja secara optimal.

Selain itu, Saleh menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh kebijakan yang disepakati harus dijalankan secara serempak dan konsisten.

“Daerah membutuhkan arahan dan bantuan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika program dijalankan secara parsial, hasilnya dikhawatirkan tidak maksimal. Terlebih, tidak sedikit pemerintah daerah yang masih kesulitan menyelesaikan persoalan perkotaan di wilayahnya sendiri.

Dalam konteks tersebut, Saleh menilai rencana Presiden Prabowo membentuk tim arsitektur perkotaan patut didukung penuh sebagai langkah awal membenahi wajah kota-kota Indonesia secara lebih adil, terencana, dan berkelanjutan.