Mulai 2026 Guru Honorer Terima Insentif Rp400 Ribu, Saleh Partaonan Daulay Ingatkan Ketimpangan Kesejahteraan Sekolah

Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari insentif Rp300 ribu per bulan yang telah dibayarkan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, meskipun kenaikan per individu terbilang kecil, dampaknya sangat signifikan jika dihitung secara nasional.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah positif, beber Saleh, meskipun nominal kenaikannya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hidup guru honorer. Namun demikian, besarnya anggaran yang dikeluarkan negara mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Kalau dilihat nilai 100 ribu-nya tentu tidak begitu bersemangat. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah guru honorer, jumlah ini tentu sangat besar. Menurut data yang ada, jumlah guru honorer adalah sebanyak 2,6 juta orang atau 56 persen dari 3,7 juta guru di Indonesia. Kalau masing-masing mendapat tambahan 100 ribu per bulan, maka Kemendikdasmen akan mengeluarkan anggaran sebesar 3,12 Triliun per tahun" jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2010–2014 ini.

Ia menilai para guru honorer tetap patut bersyukur atas tambahan insentif tersebut, meskipun kondisi kesejahteraan mereka hingga kini masih jauh dari kata ideal.

"Guru honorer tentu sangat bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari. Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja keras lagi agar insentif ini bisa lebih tinggi lagi" bebernya.

Namun demikian, Saleh menilai perhatian pemerintah belum sepenuhnya menyentuh seluruh elemen penting dalam ekosistem pendidikan. Di balik proses belajar mengajar, terdapat tenaga administratif pendidikan yang selama ini bekerja penuh waktu, tetapi belum mendapatkan perhatian kesejahteraan yang memadai.

Di hampir seluruh sekolah, tenaga administratif memegang peran vital dalam memastikan roda pendidikan berjalan lancar. Beban kerja mereka tidak kalah berat dibandingkan guru, bahkan mencakup berbagai urusan teknis hingga administratif yang kompleks.

"Mereka harus menyiapkan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, alat olah raga, serta semua keperluan teknis dan non-teknis yang diperlukan. Bahkan, urusan dana BOS pun mereka yang paling sibuk. Mulai dari menginventarisasi barang kebutuhan sekolah, memesan dan berbelanja, menjaga dan memeliharanya agar tidak cepat rusak, sampai nanti di ujung membuat laporan pertanggungjawaban. Jika ada kekeliruan, mereka yang pertama sekali diperiksa." tegasnya.

Tak hanya itu, tenaga administratif juga kerap dibebani tugas tambahan yang tidak ringan.

"Oh ya, hampir lupa, yang lebih heroik lagi, para tenaga administratif ini sering sekali juga harus mengutip pembayaran SPP setiap siswa di sepanjang waktu. Kalau SPP tidak lancar, otomatis semua aktivitas akan terkendala. Karena itu, mau tidak mau, ikhlas atau tidak, mereka harus sabar menjalani semuanya."

Ironisnya, di tengah kenaikan insentif guru honorer yang kini mencapai Rp400 ribu per bulan, tenaga administratif justru nyaris tak tersentuh kebijakan afirmatif. Padahal, tanpa peran mereka, proses belajar mengajar dipastikan akan mengalami gangguan serius.

Di sisi lain, guru juga memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan sertifikasi. Dengan tambahan penghasilan dari berbagai pos—mulai dari gaji pokok, tunjangan sertifikasi, insentif, honor pengawas ujian, hingga pendapatan insidentil—kondisi ekonomi guru relatif lebih terbantu.

Sebaliknya, tenaga administratif pendidikan tidak memiliki akses terhadap tunjangan serupa.

"Tenaga administratif pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi. Bahkan menurut saya, dalam setiap pembahasan kesejahteraan guru, mereka ini sengaja ditinggalkan. Padahal, faktanya mereka juga harus membiayai kebutuhan keluarganya yang tidak kalah beratnya dengan keluarga guru".

Minimnya perhatian ini membuat program afirmasi bagi tenaga administratif nyaris tidak terdengar. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut bahkan mendorong sebagian tenaga administratif ikut mengajukan tunjangan sertifikasi meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Situasi ini sering kali menempatkan pihak sekolah pada posisi dilematis antara kepatuhan aturan dan pertimbangan kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengambil peran lebih tegas dan berpihak.

Ia menegaskan bahwa tenaga administratif merupakan pejuang kemajuan pendidikan yang tidak boleh dipinggirkan.

"Kalau bisa dalam waktu dekat ini, kemendikdasmen sudah harus memberikan tambahan honor, insentif, tunjangan, atau apapun namanya. Keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Contoh sederhana adalah membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan dana BOS untuk menunjang kesejahteraan mereka. Kalau peduli, tentu tidak perlu berbelit. Narasinya boleh kecil, tetapi dampaknya harus terasa"pungkas dia.