Viral Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, Kemenkeu Buka Suara
"Kemenkeu bantah keras video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah menyebut guru sebagai beban negara"
1 min read
 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Facebook/Sri Mulyani) |
AMANAH INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah keras video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah menyebut guru sebagai beban negara.
“Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” tegas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Deni menjelaskan, video yang beredar merupakan hasil manipulasi teknologi deepfake. Potongan yang tersebar dipelintir dari pidato Sri Mulyani saat menghadiri Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.
Ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan tidak mudah percaya dengan informasi yang berseliweran di media sosial.
Dalam forum itu, Sri Mulyani sebenarnya sedang menjelaskan alokasi belanja negara untuk guru dan dosen. Ia menekankan bahwa gaji dan tunjangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran negara.
Dalam forum itu, Sri Mulyani sebenarnya sedang menjelaskan alokasi belanja negara untuk guru dan dosen. Ia menekankan bahwa gaji dan tunjangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran negara.
“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja. Banyak yang mengatakan menjadi guru atau dosen tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam RAPBN 2026. Dari jumlah itu, Rp178,7 triliun khusus diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS dan ASN daerah.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam RAPBN 2026. Dari jumlah itu, Rp178,7 triliun khusus diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS dan ASN daerah.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah.
“Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” ucapnya saat menyampaikan Pengantar RUU APBN 2026, Jumat (15/8).
Prabowo juga menekankan agar anggaran pendidikan digunakan tepat sasaran. Menurutnya, pendidikan berkualitas merupakan kunci untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. (*)
Prabowo juga menekankan agar anggaran pendidikan digunakan tepat sasaran. Menurutnya, pendidikan berkualitas merupakan kunci untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. (*)