Denny JA Menjadi Komisaris Bagian dari Power of Giving
"Denny JA, Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi, menyatakan dukungan penuhnya atas arahan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya memajukan BUMN. "
 |
| Denny JA Menjadi Komisaris Bagian dari Power of Giving |
Tantiem, yang biasanya diberikan kepada direksi dan komisaris sebagai penghargaan atas kinerja perusahaan, seharusnya tidak menjadi tujuan utama dalam jabatan publik.
Menurut Denny JA, pesan Presiden Prabowo lebih dari sekadar kebijakan, melainkan sebuah panggilan moral dan spiritual. Bagi Denny, jabatan publik adalah sarana pengabdian, bukan sekadar ladang insentif.
"Saya menerima pesan Presiden sebagai panggilan hati, sebuah kesempatan untuk menjadikan jabatan bukan sekadar posisi strategis, tapi jalan kontribusi yang bermakna," ujarnya.
Denny JA dan Prinsip “The Power of Giving”
Denny JA, yang kini memimpin Pertamina Hulu Energi, memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan kebanyakan pengusaha.
Berawal dari ekonomi sederhana, ia kini memiliki 22 perusahaan di berbagai sektor, termasuk hotel, restoran, properti, hingga teknologi dan tambang.
Prinsip hidupnya yang dikenal dengan nama “The Power of Giving” adalah hasil dari pengalaman spiritual dan perjalanan hidup panjangnya, termasuk saat ia menjadi aktivis mahasiswa.
Sebagai bentuk nyata dari prinsip ini, Denny mendirikan Denny JA Foundation yang memfokuskan diri pada pendanaan untuk sastra dan spiritualitas.
Yayasan ini telah memberikan penghargaan tahunan kepada penulis di berbagai kategori dan membiayai festival puisi serta pengajaran spiritual di 9 kampus Indonesia.
Denny JA menunjukkan bahwa jabatan komisaris yang kini diembannya bukan didorong oleh ambisi ekonomi, melainkan oleh keinginan untuk memberi dan berkontribusi lebih pada masyarakat dan negara.
Komitmen Denny JA Terhadap Transformasi Moral BUMN
Denny menanggapi polemik seputar pemberian tantiem bagi komisaris dengan mengklarifikasi pandangannya yang sempat disalahartikan oleh publik.
Dalam sistem tata kelola perusahaan dua tingkat (two-tier board) yang diterapkan di Indonesia, pemberian tantiem kepada komisaris adalah hal yang sah dan lazim. Di banyak negara Eropa, komisaris yang aktif menjalankan fungsi pengawasan strategis juga diberi tantiem.
Namun, begitu Presiden Prabowo mengambil langkah untuk menghapuskan tantiem demi transformasi moral BUMN, Denny dengan tegas menyatakan dukungannya. “Saya ikut memenangkan Presiden dan menyetujui banyak gagasan besarnya. Ini bukan soal uang, tapi soal arah,” ujarnya.
Denny percaya bahwa reformasi BUMN harus mencakup perubahan struktural, kebijakan, dan yang paling penting, etos kolektif serta semangat pengabdian lembaga negara.
"Kontribusi terbaik tidak diukur dari angka yang masuk ke rekening pribadi, tapi dari nilai yang tertanam dalam sejarah negeri," tambah Denny.
Menurut Denny, kontribusi terbaik seorang pejabat atau komisaris BUMN tidak dapat diukur dari keuntungan pribadi yang diperoleh, tetapi dari dampak positif yang dapat ditinggalkan bagi bangsa dan negara. Nilai tersebut hanya bisa lahir dari prinsip "Power of Giving," sebuah kekuatan yang sunyi namun sangat dahsyat. (*)
