Mundurnya CPNS Jadi Sinyal, DPR Minta Reformasi ASN
"Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, mundurnya hampir 2.000 CPNS merupakan peringatan bahwa sistem rekrutmen ASN harus segera dibenahi."
 |
| CPNS |
Ia menekankan bahwa rekrutmen tidak boleh hanya fokus pada proses administratif, melainkan perlu pendekatan strategis menyeluruh sejak tahap awal hingga akhir.
"Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Puan, fenomena pengunduran diri ribuan CPNS mencerminkan sistem yang belum menjawab ekspektasi generasi muda masa kini. Ini bukan hal biasa.
Ia melihat permasalahan berasal dari kurang matangnya perencanaan, termasuk dalam hal kecocokan posisi dan minat peserta. Jika terus terjadi, potensi SDM berkualitas akan sia-sia.
"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," katanya.
Karenanya, Puan mendorong Kementerian PANRB dan BKN untuk segera melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap sistem seleksi ASN.
Ia menekankan pentingnya informasi transparan, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta insentif dan karier yang adil bagi para CPNS.
Lebih jauh, Puan menyoroti kebutuhan pendekatan humanis terutama untuk penempatan di wilayah 3T.
"Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak," katanya.
Ia mengingatkan bahwa generasi muda masa kini mencari makna dan kualitas hidup seimbang dalam pekerjaan, bukan sekadar stabilitas dan pensiun.
"Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman," kata dia.
DPR, kata Puan, berkomitmen mendukung reformasi ASN lewat fungsi pengawasan dan legislasi.
"Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing," katanya. (*)