Presiden Prabowo Instruksikan Pengawasan Ketat Proyek Pembangunan dan Pemberantasan Lobi Ilegal
Aries, yang menjadi salah satu pejabat yang dipanggil untuk menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, menjelaskan bahwa dirinya telah diberikan arahan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan korupsi dapat diberantas. "Saya diberikan petunjuk saja. Seperti biasa. Pembangunan harus berjalan dengan lancar. Korupsi harus dihilangkan, (hukum) ditegakkan, hukum yang benar ya. Illegal mining, illegal lobbying, dan lain sebagainya kita berantas dengan baik," kata Aries.
Untuk menjalankan arahan tersebut, Aries menyatakan dirinya akan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait serta aparat penegak hukum. "Sinergi dengan beberapa lembaga, kementerian, penegakan hukum harus solid. Saya rasa itu saja," ujarnya.
Aries juga menekankan bahwa badan yang dipimpinnya saat ini berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo. "Kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, pemerintah yang bersih," ujar Aries.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, setelah memanggil beberapa menteri dan kepala badan, Presiden Prabowo mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. PP tersebut mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Ketentuan baru ini tidak berlaku bagi eksportir di bidang minyak dan gas bumi, yang tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam jumpa pers setelah rapat kabinet terbatas dengan beberapa menteri bidang perekonomian Kabinet Merah Putih. Dalam jumpa pers tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut hadir.