Dana Desa 2025 Rp71 Triliun Tetap Cair, Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto

AMANAH INDONESIA, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan bahwa dana desa tahun 2025 sebesar Rp71 triliun tetap akan disalurkan ke desa-desa tanpa pengurangan. 

Ia menegaskan, anggaran tersebut tidak terdampak kebijakan efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah."Alhamdulillah, dana desa yang Rp71 triliun itu tidak mengalami penghematan," kata Yandri saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembangunan desa di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Yandri menekankan bahwa agenda pembangunan desa dan daerah tertinggal tetap berjalan seperti yang direncanakan. Menurutnya, kebijakan efisiensi di Kementerian Desa dan PDT tidak akan mengganggu kinerja kementerian.

"Jadi insya Allah, efisiensi di Kementerian Desa dan PDT tidak akan mengganggu ritme atau kinerja kementerian," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Desa dan PDT telah menerapkan efisiensi anggaran dengan memangkas beberapa pos belanja, termasuk perjalanan dinas serta rapat atau pertemuan lainnya.

“Jadi yang kami hemat itu memang kebanyakan perjalanan dinas, alat tulis, kemudian paket pertemuan,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2024).

Dalam rapat tersebut, Yandri memaparkan bahwa efisiensi anggaran awalnya ditetapkan sebesar Rp1,03 triliun atau 47,18 persen dari pagu total Rp2,19 triliun. Setelah dilakukan rekonstruksi efisiensi anggaran dalam Rapat Koordinasi antara Kemendes PDT dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (11/2/2024), angka efisiensi belanja kementerian turun menjadi Rp722,73 miliar.

Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia untuk digunakan menjadi Rp1,46 triliun, yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp1,45 triliun dan hibah luar negeri Rp18,6 miliar.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa pos belanja alat tulis kantor (ATK) mengalami efisiensi paling besar, yakni 87,67 persen atau setara Rp8,31 miliar dari pagu awal Rp9,48 miliar.

Selain itu, pemangkasan anggaran juga dilakukan pada kegiatan seremonial sebesar 76,26 persen atau Rp978,2 juta dari total pagu awal Rp1,28 miliar. Sementara anggaran untuk rapat, seminar, dan sejenisnya mengalami efisiensi sebesar 51,86 persen atau Rp5,97 miliar dari total pagu awal Rp11,53 miliar.

Perjalanan dinas pun turut mengalami pemangkasan sebesar 64,12 persen atau Rp64,3 miliar dari total pagu awal Rp100,27 miliar. Meski demikian, Yandri memastikan bahwa belanja pegawai tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan.

“Pos belanja yang tidak dilakukan penghematan adalah belanja gaji sebesar Rp251,11 miliar dan hibah luar negeri dari Bank Dunia untuk program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) sebesar Rp18,6 miliar,” pungkasnya. (*)